Makassar, CNN Indonesia — Dewan Pengarah TKN Hashim Djojohadikusumo memuji kinerja Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian, sembari menjelaskan kriteria posisi menteri tersebut di kabinet berikutnya.
Hashim mengatakan Prabowo memilih Amran karena ia sangat puas dan bangga dengan kinerjanya selama menjabat menjadi menteri pertanian di era Jokowi.
“Ya indikasinya sangat kuat sekali, beliau akan tetap akan menjadi menteri pertanian,” terangnya dalam acara dialog kebangsaan di Unhas Makassar, Selasa (20/2).
“Beliau sangat-sangat terkesan dan bangga dengan pekerjaan pak Amran. Insyaallah yang menentukan nanti hanya Yang Maha Kuasa ya,” tambahnya.
Hashim mengatakan penunjukan Amran sebagai menteri pertanian akan dilakukan Prabowo karena ia ingin meneruskan kebijakan dan keberhasilan Jokowi di bidang pertanian
“Keberlanjutan, ke stabilitas dampak politik, saya kira sangat betul dan saya kira sudah dipastikan bahwa yang akan meneruskan kebijakan pemerintah di bidang pertanian di masa yang akan datang, saya kira sudah hampir dipastikan adalah pak Amran,” kata Hashim.
Namun, Hashim enggan membocorkan nama calon menteri Prabowo selain Amran.
“Satu (nama) aja lah,” ucapnya.
Nama sejumlah tokoh diisukan bakal menjadi anggota kabinet Prabowo-Gibran.
Informasi yang beredar di X kabinet Prabowo nanti bernama Kabinet Indonesia Emas. Kabinet akan menganut struktur kabinet Presiden Soekarno yang menyertakan jabatan Menteri Muda.
Jabatan Menteri Muda juga pernah ada di era Presiden Soeharto.
Presiden Joko Widodo dan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masuk dalam bocoran daftar menteri itu. Jokowi menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, sementara SBY menjadi wakilnya.
Sementara itu, Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Bahlil Lahadalia, hingga Tito Karnavian juga ikut masuk dalam daftar kabinet ini.
Masing-masing menduduki jabatan Menko Bidang Perekonomian; Menko Bidang Energi, Investasi, dan Lingkungan Hidup; Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Investasi; dan Menteri Dalam Negeri.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga Anggota Dewan Pembina PSI Grace Natalie juga menduduki jabatan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak dalam daftar kabinet tersebut.
Dua keponakan Prabowo yakni Rahayu Saraswati dan Budisatrio Djiwandono turut mendapat jabatan sebagai Menteri Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, serta Menteri Lingkungan Hidup.
Sementara itu nama Sri Mulyani Indrawati tak ada dalam daftar kabinet yang beredar ini. Jabatan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan kabarnya akan digantikan Wishnu Wardhana yang merupakan CEO perusahaan energi Indika Energy. Wishnu Wardhana selama ini menjadi Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dijabat oleh Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, dan Menteri Agama tetap dipegang oleh Yaqut Cholil Qoumas.
Sementara itu, Menteri Pertahanan ialah Letjen TNI Purnawirawan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri diisi oleh Roeslan Roeslani, dan Menteri Kesehatan diisi oleh Dokter Terawan lagi.
Bantahan TKN
Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran sekaligus Waketum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyebut daftar yang beredar viral itu hampir dipastikan hoaks alias berita bohong.
“Semua bocoran kabinet dari pengalaman kita semua itu biasanya hoax. Kenapa? Karena ini biasanya asumsi dan prediksi orang. Prediksi tentunya bisa salah bisa benar tapi dari pengalaman kita kan seringkali salah,” kata Sara kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).
Sara menambahkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran masih menunggu hasil resmi dari KPU untuk hitungan Pilpres maupun Pileg.
“Masih banyak teman-teman kita yang berjuang untuk memastikan suaranya aman untuk pemilihan legislatif. Kita fokus dulu lah langkah demi langkah. Jangan lupa kita masih terbuka kepada siapapun yang mau bergabung di pemerintahan ke depan. Pak Prabowo sudah tegaskan itu,” kata dia.
Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul berita pada Selasa (20/2) terkait dengan pembaruan informasi pihak terkait.
(mir/agt)